Diasumsikan Penerima KUR Golongan Kelompok Menengah

14-05-2018 / KOMISI XI

 

 

Anggota Komisi XI DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi berasumsi bahwa yang mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah masih kelompok menengah, bukan mereka yang tergolong kelompok usaha kecil.

 

"KUR belum bisa menjawab agar angka generatio semakin kecil. Kalau masih seperti ini, berapapun anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk mengusahakan pemerataan jatah akan tetap sia-sia," ujar Nur Purnamasidi di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (12/5/2018).

 

Ia  menjelaskan, tujuan kedatangan Komisi XI ke Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk memastikan apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah Sulsel berkorelasi dengan pemerataan jatah.

 

"Namun faktanya, pertumbuhan ekonomi berjalan seirama dengan kesenjangam ekonomi. Padahal seharusnya KUR dapat mengurangi kesenjangan," ucapnya.

 

Menurutnya, masyarakat yang tergolong dalam kelompok usaha kecil harus diberikan kemudahan dalam meminjam dana di Bank. "Rakyat tidak mempunyai itikad buruk untuk tidak mengembalikan kredit. Mereka tinggal diberikan kepercayaan, serta dikasih ruang dan kesempatan. Saya yakin mereka akan bertanggungjawab," tutur politisi Partai Golkar dapil Jawa Timur VI. (as/sc)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...